inaranews.id, Tanjungpinang- Hamparan laut di Tanjungpinang tampak sibuk. Kapal-kapal bermuatan barang melintas, pompong dan sampan kecil bergerak pelan membawa penumpang, sementara di kejauhan berdiri deretan rumah panggung masyarakat pesisir.
Aktivitas perairan terlihat hidup, dinamis, bahkan menjanjikan. Namun di balik geliat ekonomi maritim tersebut, terselip ironi: kesenjangan sosial dan ekonomi yang masih nyata di tengah masyarakat pesisir.
Sebagai ibu kota Provinsi Kepulauan Riau, Tanjungpinang memiliki posisi strategis dalam jalur pelayaran regional dan internasional. Arus barang dan manusia terus bergerak.
Namun pertanyaan mendasarnya adalah, sejauh mana denyut ekonomi laut itu benar-benar mengalir ke kehidupan masyarakat pesisir?
Potret Ketimpangan di Ruang Laut
Dalam gambar tersebut, terlihat kontras antara kapal-kapal besar bermuatan komoditas dengan perahu kayu sederhana yang menjadi alat transportasi dan penghidupan sebagian kelompok masyarakat.
Di satu sisi, laut menjadi jalur distribusi ekonomi skala besar, namun di sisi lain laut juga menjadi ruang bertahan hidup bagi nelayan dan pengemudi sampan yang penghasilannya tidak menentu.
Kesenjangan ini bukan sekadar persoalan pendapatan, tetapi menyangkut akses terhadap pendidikan maritim, pelatihan keterampilan, permodalan, serta perlindungan sosial.
Banyak masyarakat pesisir yang secara turun-temurun hidup dari laut, namun belum sepenuhnya tersentuh peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Maritim yang terstruktur dan berkelanjutan.
Padahal, kekuatan maritim suatu daerah tidak hanya ditentukan oleh luas wilayah perairannya, tetapi oleh kualitas manusia yang mengelolanya.
Tantangan Pengelolaan SDM Maritim
Ada beberapa persoalan mendasar yang perlu menjadi refleksi kita bersama diantaranya:
1. Minimnya diversifikasi keterampilan maritim.
Sebagian besar masyarakat pesisir masih bergantung pada pekerjaan tradisional seperti nelayan tangkap atau transportasi sampan.
Sementara sektor maritim modern logistik, pelabuhan, perkapalan, pariwisata bahari, hingga industri pengolahan hasil laut belum sepenuhnya menyerap tenaga kerja lokal secara optimal.
2. Keterbatasan akses pendidikan dan pelatihan.
Penguatan kompetensi seperti navigasi dasar, keselamatan pelayaran, manajemen usaha perikanan, hingga sertifikasi profesi maritim masih belum merata.
Tanpa sertifikasi dan keahlian formal, masyarakat sulit bersaing di sektor maritim yang semakin profesional.
3. Ketidakterpaduan tata ruang laut.
Laut sering kali dipandang hanya sebagai jalur pelayaran dan aktivitas ekonomi besar. Padahal, tata ruang laut yang terencana dapat mengintegrasikan zona pelayaran, zona tangkap nelayan, kawasan wisata bahari, hingga kawasan konservasi secara harmonis dan adil.
4. Tata Ruang Laut sebagai Instrumen Keadilan Sosial
Tata ruang laut bukan sekadar pembagian wilayah di atas peta, melainkan instrumen kebijakan untuk memastikan keadilan akses dan keberlanjutan sumber daya. Jika dirancang secara partisipatif, tata ruang laut dapat melindungi wilayah tangkap tradisional nelayan dari tekanan kapal-kapal besar, mengurangi konflik ruang antara nelayan, industri, dan transportasi laut dan mendorong pengembangan sentra ekonomi pesisir berbasis potensi lokal. Selain itu juga dapat menjamin keberlanjutan ekosistem yang menjadi fondasi ekonomi masyarakat.
Bagi Tanjungpinang, penataan ruang laut harus sejalan dengan visi kota maritim yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi makro, tetapi juga pada pemerataan kesejahteraan masyarakat pesisir.
5. Strategi Pemberdayaan SDM Maritim
Untuk menjawab persoalan kemiskinan dan keterbatasan lapangan kerja di pesisir, beberapa langkah strategis dapat dipertimbangkan diantaranya:
– Revitalisasi pendidikan dan pelatihan maritim berbasis lokal.
Program pelatihan yang relevan dengan kebutuhan pelabuhan, logistik, perikanan modern, dan pariwisata bahari harus dirancang khusus untuk masyarakat pesisir.
– Skema kemitraan industri dan masyarakat.
Perusahaan pelayaran, pelabuhan, dan industri maritim perlu dilibatkan dalam program tanggung jawab sosial yang fokus pada peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal.
– Penguatan ekonomi berbasis komunitas.
Pembentukan koperasi nelayan, unit usaha pengolahan hasil laut, hingga ekowisata berbasis masyarakat dapat menjadi jalan keluar dari ketergantungan pada sektor tangkap semata.
– Digitalisasi sektor maritim rakyat.
Akses informasi cuaca, harga pasar, hingga pemasaran hasil laut secara daring dapat meningkatkan daya tawar dan efisiensi usaha masyarakat pesisir.
– Laut sebagai Masa Depan Bersama
Laut Tanjungpinang adalah ruang harapan. Ia bukan hanya jalur kapal-kapal besar, tetapi juga ruang hidup ribuan keluarga pesisir. Jika pengelolaan laut hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi skala besar, maka kesenjangan akan semakin melebar.
Namun jika laut dikelola dengan pendekatan inklusif menguatkan SDM, menata ruang secara adil, dan membangun ekosistem ekonomi maritim yang berpihak pada masyarakat maka laut akan menjadi sumber kesejahteraan yang nyata.
Sudah saatnya Tanjungpinang sebagai ibu kota provinsi menunjukkan kepemimpinan maritim yang progresif.
Laut yang ramai harus menjadi simbol kemakmuran bersama, bukan potret ketimpangan yang terus diwariskan.
Sebab pada akhirnya, kekuatan maritim sejati tidak hanya diukur dari banyaknya kapal yang melintas, tetapi dari seberapa sejahtera masyarakat yang hidup di tepiannya.(*)
PUTRA/INARANEWS.ID
